Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan
Provinsi Kepulauan Riau
Ruang belajar dan gagasan tentang pemilu, demokrasi, hak asasi manusia, serta integritas KPU dan Bawaslu. Berangkat dari pengalaman di Kepulauan Riau, untuk memperkuat partisipasi warga dan kepercayaan publik.

VIDEO & MATERI PEMBELAJARAN
Pelajari demokrasi kepulauan, hak politik warga, serta integritas penyelenggara pemilu melalui dialog tentang tantangan di Kepulauan Riau.
Dialog edukatif berdasarkan Cetak Biru Demokrasi Kepulauan, pemikiran Dr. Hos Arie Rhamadhan Sibarani.
VIDEO & PAPARAN BAWASLU
Publikasi kredibel untuk pembelajaran pengawasan. Paparan Dr. Hos Arie Sibarani untuk Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
EMPAT RUANG GAGASAN
Empat tema yang saling berkaitan dalam membangun kepercayaan terhadap kehidupan demokratis.
Partisipasi yang bermakna, ruang kritik yang sehat, dan kekuasaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
↗02Martabat manusia, kesetaraan, serta akses yang adil bagi setiap warga untuk berpartisipasi.
↗03Proses yang dapat dipercaya melalui profesionalitas, keterbukaan, dan sikap tidak memihak.
↗04Keselarasan ucapan dan tindakan, terutama ketika keputusan menghadapi tekanan kepentingan.
↗KPU, BAWASLU & WARGA
Pemilu yang dipercaya membutuhkan penyelenggaraan yang profesional, pengawasan yang efektif, dan partisipasi masyarakat.
KPU menyelenggarakan tahapan pemilu. Ruang pembahasan meliputi data pemilih, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, keterbukaan informasi, serta pelayanan pemilih.
↗ 02 / PENGAWASANBawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta menangani sengketa proses sesuai kewenangannya. Pengawasan partisipatif membuka ruang keterlibatan warga.
↗ 03 / HAK WARGAHak politik perlu didukung akses informasi, layanan yang setara, kebebasan menentukan pilihan, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok yang menghadapi hambatan.
↗ 04 / ETIKAIndependensi, kecermatan, keterbukaan, dan pengelolaan konflik kepentingan menjadi pokok pembahasan. Penegakan kode etik penyelenggara pemilu merupakan ranah DKPP.
↗Tautan KPU dan Bawaslu mengarah ke sumber resmi. Halaman ini merupakan ruang edukasi dan pemikiran pribadi Hos Arie Sibarani.
PERSPEKTIF KEPULAUAN RIAU
Agenda diskusi untuk mendekatkan pemilu dan demokrasi kepada pengalaman sehari-hari masyarakat kepulauan.
Bagaimana layanan data pemilih, informasi tahapan, dan akses tempat pemungutan suara dapat menjangkau warga antarpulau? Pembahasan berfokus pada kebutuhan warga, akses transportasi, dan informasi yang mudah dipahami.
Pengalaman sebagai anggota Tim Seleksi KPU dan Bawaslu kabupaten/kota di Kepulauan Riau pada 2023 menjadi bahan refleksi tentang kompetensi, independensi, rekam jejak, dan pelayanan publik. Penilaian calon perlu bertumpu pada kriteria yang jelas, bukti yang dapat diuji, serta pengelolaan konflik kepentingan.
Ruang publik perlu memberi tempat bagi kritik, perbedaan pilihan, dan pertukaran gagasan secara damai. Literasi informasi membantu warga memeriksa sumber, membedakan fakta dan opini, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Diskusi dapat dimulai dari mengenali tahapan pemilu, memahami peran KPU dan Bawaslu, serta mempelajari saluran resmi untuk menyampaikan masukan dan laporan. Pendidikan pemilih perlu menjangkau pemilih pemula dan warga yang menghadapi kendala akses informasi.
MENGENAL HOS ARIE
Perjalanan dari jurnalistik hukum dan pendidikan tinggi menuju pengawasan publik, birokrasi pendidikan, serta seleksi penyelenggara pemilu.
Berlatar belakang pendidikan hukum dan ilmu syariah, Hos Arie memiliki pengalaman sebagai jurnalis Hukumonline, dosen, Dekan Fakultas Hukum UNRIKA, dan Komisioner KPID Kepulauan Riau.
2025 Doktor Ilmu Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2009 Magister Hukum
Universitas Lampung
2005 Sarjana Hukum
Universitas Lampung
Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Kepulauan Riau
Calon anggota kabupaten/kota di Kepulauan Riau
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Riau Kepulauan, Batam
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Batam
AGENDA GAGASAN INTEGRITAS
Menurut Dr. Hos Arie Sibarani, integritas KPU dan Bawaslu dijaga melalui independensi, kecermatan, keterbukaan, dan pengelolaan konflik kepentingan—sejak seleksi hingga pelaksanaan tugas.
Penilaian calon dan pelaksanaan tugas perlu berlandaskan kriteria yang jelas, kompetensi, rekam jejak, serta bukti yang dapat diuji. Keputusan harus terjaga dari tekanan kepentingan.
Telaah bukti secara saksama, dengarkan para pihak secara berimbang, dan uji informasi yang relevan sebelum menarik kesimpulan. Pendidikan etik melalui dialog dan pembacaan kasus mendukung kebiasaan ini.
Jelaskan alasan keputusan agar publik dapat memahami hubungan antara fakta, pertimbangan, dan kesimpulan. Sediakan ruang masukan serta arahkan partisipasi warga melalui saluran resmi.
Kenali hubungan atau kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas, ungkapkan secara terbuka, dan ambil langkah pengelolaan yang sesuai untuk menjaga independensi penilaian.
CATATAN TEMATIK
Bahan pemikiran awal untuk diskusi tentang demokrasi dan etika publik.
Catatan tematik ini merupakan naskah awal untuk ditinjau dan dikembangkan.
RUANG DIALOG
Untuk diskusi akademik, masukan terhadap gagasan, dan komunikasi profesional.
Kunjungi hossibarani.com ↗