← AI & Digital Systems Lab

AI Governance · Dr. Hos Arie Sibarani

Tata Kelola AI untuk Layanan Hukum dan Pendidikan

Pelajari cara menilai risiko, memeriksa hasil AI, dan menetapkan tanggung jawab manusia. Bangun bukti praktik melalui studi kasus LexNusa dan pembelajaran di kelas.

Belajar mandiri · Rekomendasi 4–5 jam per minggu · Panduan dan template tersedia

Langkah pertama · 60–90 menit

Periksa satu hasil AI sampai ke sumbernya.

Pilih satu dokumen hukum publik atau satu tugas mahasiswa sintetis. Buat ringkasan atau umpan balik berbantuan AI, lalu telusuri setiap pernyataan penting. Tidak perlu memasukkan dokumen klien atau identitas mahasiswa.

  1. Tentukan tujuan dan tulis batas penggunaan hasilnya.
  2. Catat sumber, tanggal, nama layanan/model yang diketahui, dan instruksi yang digunakan.
  3. Cocokkan klaim AI dengan bagian sumber atau kriteria rubrik. Catat kesalahan serta informasi yang hilang.
  4. Perbaiki hasil dan putuskan: dapat digunakan, perlu diperbaiki, atau ditolak. Jelaskan alasannya.
Unduh lembar verifikasi (.txt)
Contoh telaah: putusan yang tidak ditemukan

AI mengutip putusan sebagai dasar kesimpulan, tetapi nomor dan isinya tidak dapat diverifikasi. Tandai rujukan sebagai belum terverifikasi dan tahan penggunaan kesimpulan tersebut. Periksa melalui sumber resmi, lalu koreksi atau hapus klaim yang tidak didukung. Catat temuan serta pemeriksanya. Putusan yang benar-benar ada pun belum tentu mendukung kesimpulan AI.

Jalur belajar 12 minggu

Setiap minggu memuat arahan praktik dan hasil yang perlu disusun. Buka topik untuk melihat tugasnya. Jadwal dapat disesuaikan dengan pekerjaan dan kegiatan mengajar.

01Tujuan dan batas penggunaan

Pilih satu penggunaan AI. Tetapkan pengguna, manfaat, keputusan yang boleh dibantu, dan keputusan yang harus ditinjau manusia.

Hasil: Piagam proyek satu halaman.

02Cara kerja dan alur data

Gambarkan masukan, penyedia model, sumber pengetahuan, keluaran, penyimpanan, dan pemeriksa. Tandai informasi yang belum diketahui.

Hasil: Peta alur sistem dan daftar pertanyaan teknis.

03Data pribadi dan kerahasiaan

Inventarisasi data, tujuan penggunaan, pihak yang memiliki akses, retensi, dan cara penghapusan. Gunakan data sintetis untuk latihan.

Hasil: Inventaris data dan kebutuhan verifikasi.

04Hukum, etika, dan kebijakan

Pisahkan ketentuan hukum yang berlaku, kerangka sukarela, dan kebijakan internal. Catat sumber, tanggal pemeriksaan, serta alasan relevansinya.

Hasil: Matriks aturan dan bukti yang diperlukan.

05Penilaian risiko

Susun 10–15 risiko. Jelaskan penyebab, pihak terdampak, kemungkinan, dampak, pengendalian, dan risiko tersisa.

Hasil: Daftar risiko dengan pemilik dan tenggat.

06Pengawasan manusia

Tentukan siapa yang memeriksa, kapan pemeriksaan dilakukan, bukti yang dicatat, serta kewenangan menolak dan menghentikan penggunaan.

Hasil: SOP pemeriksaan dan eskalasi.

07Evaluasi AI hukum

Rancang 20 skenario untuk ketepatan sumber, relevansi putusan, kelengkapan fakta, yurisdiksi, ketidakpastian, dan kerahasiaan.

Hasil: Paket uji hukum beserta kriteria penerimaan.

08Evaluasi AI pendidikan

Rancang 20 skenario untuk ketepatan materi, kesesuaian rubrik, konsistensi umpan balik, aksesibilitas, serta pemeriksaan ulang oleh dosen.

Hasil: Paket uji pendidikan beserta kriteria penerimaan.

09Pemeriksaan penyedia layanan

Tinjau ketentuan penggunaan data, retensi, akses, lokasi pemrosesan, perubahan model, keamanan, dan kontrak. Catat bukti serta pertanyaan terbuka.

Hasil: Lembar pemeriksaan vendor.

10Insiden dan pengaduan

Simulasikan kutipan palsu atau umpan balik keliru. Tentukan penahanan hasil, koreksi, eskalasi, komunikasi, dan pencegahan pengulangan.

Hasil: Catatan simulasi dan SOP penanganan.

11Uji coba terbatas

Jalankan paket uji pada data publik atau sintetis. Catat versi sistem, instruksi, hasil, pemeriksa, temuan, dan hasil pengujian ulang.

Hasil: Laporan hasil uji serta perbaikan.

12Portofolio dan penelaahan

Susun dua studi kasus. Bedakan rancangan, bukti yang sudah diuji, dan pekerjaan yang masih terbuka. Mintakan telaah sejawat.

Hasil: Portofolio hukum dan pendidikan dengan keterbatasan yang jelas.

Jalur A · LexNusa

Praktik tata kelola layanan hukum

Mulai dari ringkasan dan analisis awal atas dokumen publik. LexNusa menjadi konteks studi kasus; setiap pengendalian di bawah ini merupakan rancangan yang perlu diuji, bukan pernyataan bahwa sistem telah lulus audit.

  • Risiko: kutipan palsu, sumber tidak relevan, aturan kedaluwarsa, fakta yang hilang, dan informasi rahasia.
  • Pengendalian: verifikasi sumber dan yurisdiksi, pemeriksaan profesional, pencatatan perubahan, serta penahanan hasil yang belum terverifikasi.
  • Bukti praktik: lima dokumen publik, matriks klaim-sumber, daftar risiko, dan SOP pemeriksaan manusia.
  • Kriteria latihan: setiap klaim penting didukung sumber yang relevan atau diberi status belum terverifikasi; hasil bermasalah tidak diteruskan sebagai kesimpulan final.

Jalur B · Kelas dan pembelajaran

Praktik tata kelola AI pendidikan

Gunakan AI untuk membantu umpan balik formatif pada tugas sintetis. Dosen memeriksa ketepatan dan kesesuaiannya dengan rubrik sebelum digunakan dalam pembelajaran.

  1. Siapkan rubrik serta dua jawaban sintetis dengan substansi setara tetapi gaya bahasa berbeda.
  2. Minta umpan balik menggunakan instruksi yang sama. Periksa ketepatan konsep, konsistensi, dan alasan setiap komentar.
  3. Catat perbedaan yang tidak dapat dijelaskan oleh rubrik; revisi instruksi atau proses pemeriksaannya.
  4. Susun pemberitahuan penggunaan AI dan mekanisme permintaan pemeriksaan ulang oleh mahasiswa.

Hasil: rubrik, catatan perbandingan, kebijakan satu halaman, dan SOP pemeriksaan dosen. Latihan ini tidak menghasilkan nilai akademik resmi.

Toolkit dan portofolio

Unduh dan isi template teks dengan editor dokumen pilihan Anda. Simpan hasil secara mandiri; halaman ini belum menyediakan akun peserta, pengumpulan tugas, atau sinkronisasi progres.

Nilai portofolio dari ketepatan analisis, kelengkapan bukti, kelayakan pengendalian, dan kejelasan tanggung jawab. Program ini merupakan pembelajaran mandiri; penyelesaian latihan bukan sertifikasi profesi atau bukti kepatuhan hukum.

Rujukan untuk belajar

Gunakan sumber primer dan periksa versi terkini saat menerapkan pada organisasi. Kerangka NIST dan UNESCO merupakan rujukan praktik; kewajiban hukum perlu ditentukan berdasarkan konteks penggunaan.